Monumen.id. Pasca atau sesudah Debat Publik Pertama Pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Calon Gubernur Sumut nomor urut 2 Edy Rahmayadi semakin meyakinkan masyarakat bahwa ia memang tak sejalan dengan pemerintah pusat.
Ketika pertanyaan debat publik diarahkan untuk Edy, cagub nomor urut 1 Bobby Nasution mempertanyakan mengapa Edy membeli lahan Medan Club berada di belakang kantor Gubsu dibanding memberi pelayanan Kesehatan gratis seperti yang dibuat oleh Bobby di Medan melalui Universal Health Coverage (UHC).
Sebagai informasi, lahan Medan Club yang terletak di belakang kantor Gubernur Sumut itu dibeli menggunakan APBD 2022 dan 2023.
Daftar Isi
Debat Publik Edy : Isu Kesehatan Gratis Jadi Sorotan
Lahan rencananya digunakan untuk gedung layanan satu atap bagi dinas-dinas yang ada di Pemprov Sumut. Selama ini, kantor dinas-dinas Pemprov Sumut tersebar di berbagai lokasi di Medan.
Edy lalu menjawab Bobby. Dia mengatakan UHC bukan jawaban bagi masalah kesehatan warga. Dia membandingkannya dengan BPJS yang sudah dibantu dengan APBN namun dinilainya belum efektif. Dia kemudian meminta rakyat tidak dibohongi.
Edy seperti meragukan program kesehatan gratis yang telah melewati satu dekade dinikmati oleh warga Indonesia terutama di Sumut. Berapa banyak warga telah terselematkan/tertolong oleh jaminan kesehatan gratis.
Seandainya tak ada jaminan kesehatan gratis tentu menambah kegelisahan warga demi mendapatkan kesembuhan jika seseorang tak punya biaya untuk berobat.
Sebelum dimulai program berobat gratis. Kerisauan kian jelas bagi mereka yang menanti kelahiran bayi apabila tak punya uang untuk persalinan. Ditambah, persalinan harus dilewati dengan tindakan operasi caesar.
Kini Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) segmen Penerima Bantuan Iuran (PIB)/gratis dari APBN/biaya negara dapat merasakan manfaatnya sesuai dengan amanat UUD 1945 bukan hanya untuk tindakan operasi persalinan tetapi dapat bermanfaat untuk operasi penyakit dalam lainnya.
Bobby Nasution mengatakan, pembangunan daerah mestinya berjalan secara berjenjang dengan melibatkan pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat.
Menurutnya pemerintah adalah satu kesatuan yang bertujuan menyelesaikan persoalan masyarakat. Harusnya sebut Bobby, perhatian pemerintah pusat ke Sumut diapresiasi oleh pemerintah Provinsi Sumut.
Dia pun lalu menyinggung soal perbedaan pandangan politik yang mestinya tidak membuat kerjasama antar pemerintah menjadi terhalang.
